INSANKITA.COM, KONAWE – Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Konawe kembali menjadi sorotan publik setelah salah seorang warga, Restu, mengungkapkan keluhannya atas buruknya pelayanan yang diterima oleh keluarganya.
Menurut pengakuan Restu, ponakannya Nur Aini warga Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe yang tengah hamil dengan usia kandungan 32 minggu masuk ke RSUD Konawe pada Sabtu, 14 Juni 2025 pukul 15.10 WITA, dalam kondisi yang memerlukan perhatian serius. Dokter yang memeriksa menyarankan pasien untuk menjalani rawat inap dan observasi karena usia kehamilan masih prematur.
Namun setelah pasien dirawat, tidak ada tindakan medis lanjutan hingga Senin pagi (16/6/2025), saat dokter Adi memeriksa dan menyarankan segera dilakukan operasi karena air ketuban hampir habis.
“Sayangnya tindakan tidak bisa langsung dilakukan karena harus menunggu dokter Noval. Pasien baru diperiksa sore harinya dan saat USG dilakukan, air ketuban sudah habis,” ujar Restu dengan nada kecewa.
Restu juga menambahkan, setelah dipastikan bahwa RSUD Konawe tidak memiliki inkubator untuk menangani kelahiran prematur, pasien akhirnya harus dirujuk ke RS Bahteramas di Kendari.
Namun, proses rujukan tersebut justru menambah kerumitan. Butuh waktu hampir dua jam untuk mendapatkan surat rujukan, dan baru diberikan setelah keluarga membayar Rp1,9 juta.
“Kami tidak tahu dasar pungutan itu apa. Setelah membayar baru rujukan keluar, tapi ternyata bukan rujukan emergency ke UGD, melainkan rujukan ke Poli. Ini gila,” tegas Restu.
Setibanya di RS Bahteramas, keluarga pasien mendapati bahwa tidak ada komunikasi antar rumah sakit seperti yang diklaim oleh perawat RSUD Konawe. Pihak Bahteramas tidak menerima laporan atau konfirmasi apa pun.
Restu mendesak agar DPRD Konawe segera memanggil manajemen RSUD untuk dilakukan hering terbuka, mengingat kejadian ini bukan yang pertama kali dikeluhkan masyarakat.
“Pergantian Direktur ternyata tidak mengubah pelayanan. Masih sama buruknya seperti sebelumnya. Ini harus jadi perhatian serius,” tegasnya.
Ia juga meminta agar kejelasan penggunaan dana Rp1,9 juta dibuka secara terang-benderang dan tidak ada lagi pungutan yang tidak berdasar di rumah sakit pemerintah.
Kasus ini menambah daftar panjang keluhan terhadap RSUD Konawe, dan menegaskan perlunya audit menyeluruh terhadap standar operasional pelayanan, komunikasi antar medis, hingga transparansi biaya kesehatan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak RSUD Konawe terkait kronologi dan dugaan pungutan tersebut. (Rls)
