INSANKITA.COM, KONUT – Polemik dugaan praktik “kongkalikong” dan upeti dalam pengaturan jadwal kapal di Pelabuhan Molawe akhirnya dijawab tegas oleh pihak Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas I Molawe. Melalui Staf Petugas Kesyahbandaran, Soerindra, yang mewakili Kepala Kantor UPP Molawe Matsri, pernyataan bantahan disampaikan untuk meluruskan informasi yang dinilai jauh dari fakta.
Menurut Soerindra, tuduhan yang dilempar oleh pihak yang mengatasnamakan DPW Aliansi Mahasiswa Nusantara (AMAN) Sulawesi tidak hanya tidak berdasar, tetapi juga sangat merusak citra institusi.
“Saya tegaskan, tudingan itu fitnah, mengada-ada, dan bohong. Tidak ada upeti. Tidak ada permainan. Tidak ada keberpihakan kepada perusahaan mana pun,” ujarnya Via Telpon Jumat (28/11/2025)
Ia menjelaskan bahwa kapal yang disebut-sebut menerima perlakuan khusus sebenarnya sedang berada dalam proses olah gerak dan pemuatan muatan. Dalam prosedur pelabuhan, kapal memang harus tetap berlabuh hingga seluruh proses pemuatan selesai, sehingga tidak benar jika kondisi itu dikaitkan dengan adanya kongkalikong.
“Kapal itu tidak kami istimewakan. Dia hanya diarahkan berlabuh karena masih dalam proses pemuatan. Itu prosedur standar. Jangan disalahartikan,” tambahnya.
Soerindra juga menyampaikan keberatannya atas penyebutan institusi UPP Molawe dalam tudingan tersebut. Menurutnya, penyebaran informasi tanpa verifikasi tidak hanya mencemarkan nama pribadi, tetapi juga merusak reputasi lembaga yang selama ini berupaya bekerja profesional.
“Kami sangat tidak terima jika nama baik kami dicoreng. Bila fitnah ini terus disebarkan, kami siap menempuh jalur hukum. Silakan mengkritik, tapi jangan melempar tuduhan tanpa bukti,” tegasnya.
Isu ini mencuat setelah adanya penangkapan kapal tongkang bermuatan ore nikel milik PT DMS yang diduga menggunakan dokumen Surat Izin Berlayar (SIB) bermasalah. Namun Soerindra menegaskan bahwa menghubungkan penangkapan itu dengan dugaan permainan UPP Molawe adalah tindakan yang tidak tepat.
“Penangkapan kapal itu punya proses dan mekanisme pemeriksaannya sendiri. Jangan langsung mengaitkan seolah-olah itu karena permainan kami. Kalau ada dugaan dokumen bermasalah, itu diklarifikasi lewat jalurnya,” ujarnya.
Soerindra menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa dirinya dan seluruh jajaran UPP Molawe bekerja berdasarkan aturan resmi dari Kementerian Perhubungan. Ia memastikan tidak ada kepentingan pribadi ataupun keberpihakan terhadap kapal atau perusahaan mana pun.
“Tugas saya jelas: melayani secara adil, menjaga kepastian, dan memastikan seluruh ketentuan pelayaran dipatuhi. Itu amanah langsung dari kementerian,” tutupnya.
Dengan pernyataan ini, UPP Kelas I Molawe berharap polemik dapat diluruskan, dan publik mendapatkan gambaran yang objektif mengenai situasi di Pelabuhan Molawe.
Laporan: Atzhar Tabara
