INSANKITA.COM, KENDARI – Upaya dan perjuangan masyarakat Kecamatan Puriala dan Lambuya dalam mendorong perbaikan infrastruktur jalan mulai menunjukkan hasil. Dalam pertemuan resmi yang digelar di ruang rapat Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulawesi Tenggara pada Rabu, 6 Agustus 2025, sejumlah komitmen penting disampaikan oleh pemerintah daerah.
Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Dinas PU Provinsi Sultra, Fahri Yamsul, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Perencanaan, jajaran Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, serta Kepala Dinas PU Kabupaten Konawe, Ilham Jaya. Aliansi Masyarakat Kecamatan Puriala dan Lambuya juga turut hadir, menyuarakan harapan dan desakan masyarakat terhadap kondisi jalan poros Lambuya–Motaha yang telah lama mengalami kerusakan parah.
Widodo, SH, perwakilan aliansi masyarakat, menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari gerakan masyarakat sebelumnya, dan kini telah membuahkan hasil. Pemerintah Provinsi Sultra secara resmi menyatakan bahwa jalan poros Lambuya–Motaha masuk dalam program prioritas pembangunan.
Adapun tiga poin penting yang menjadi hasil pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah:
1. Pengaspalan Jalan akan Dilakukan Melalui Dana Inpres (IJD)
Proyek pengaspalan akan mendapatkan dukungan dana dari Instruksi Presiden (Inpres) sebagai bagian dari program strategis nasional.
2. Pendanaan Tambahan dari Dana MCM
Selain Inpres, sumber pembiayaan juga akan berasal dari Dana MCM (Multi-Years Contract Management) untuk mempercepat penyelesaian proyek jalan tersebut.
3. Pengaspalan Lanjutan Melalui APBD Provinsi Sultra Tahun Anggaran 2026
Pemerintah Provinsi telah mengalokasikan anggaran dari APBD 2026 guna menyelesaikan seluruh ruas jalan yang belum tertangani pada tahap awal.
Dalam pernyataannya, Kadis SDA dan Bina Marga Fahri Yamsul menegaskan komitmen pemerintah untuk memperbaiki jalan tersebut dengan penuh kesungguhan. “Lillahi Ta’ala, jalan poros Lambuya–Motaha akan segera kami perbaiki, dimulai dari pertigaan Lambuya sampai jembatan Rawa Aopa, perbatasan Konawe dan Konsel,” ujarnya.
Sementara itu, Widodo menyatakan bahwa masyarakat sudah terlalu lama menderita akibat kerusakan jalan. Ia juga menyampaikan peringatan tegas bahwa jika pemerintah daerah tidak mampu menyelesaikan persoalan tersebut, maka status jalan harus dialihkan menjadi jalan nasional. “Puriala dan Lambuya bukan daerah miskin PAD, kami berhak menikmati pembangunan,” tegasnya.
Pertemuan ini menjadi titik terang bagi masyarakat dua kecamatan tersebut yang selama ini berharap adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap kondisi infrastruktur jalan yang sangat memprihatinkan.
Laporan: Atzhar Tabara
