INSANKITA.COM, KENDARI – Pengurus Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) Sulawesi Tenggara (Sultra) ikuti seminar nasional dan rapat kerja nasional (Rakernas) di Bali belum lama ini.
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pelaku industri BPR-BPRS yang ada di Indonesia.
Turut hadir peserta yang terdiri dari para Pengurus DPP, DPD Perbarindo seluruh Indonesia dan para pengurus BPR-BPRS anggota Perbarindo.
Rakernas Perbarindo yang mengangkat tema Era Baru Industri BPR-BPRS, Momentum Hadirnya Undang-Undang P2SK disertai dengan launching Identitas Kependudukan Digital.
Selain itu, dalam acara ini juga dilakukan penandatangan perjanjian kerjasama dan nota kesepahaman antara Perbarindo dengan berbagai pihak untuk melakukan sinergi, kolaborasi dan kerjasama.
Guna memperkuat serta meningkatkan daya saing industri BPR-BPRS di Indonesia.
Ketua Umum Perbarindo Sultra, Dr Ahmat menerangkan, hadirnya Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan tentu memberikan peluang dan harapan bagi pengembangan Industri BPR-BPRS di masa yang akan datang.
Menurutnya, perubahan nama dari Perkreditan menjadi Perekonomian akan memperkuat positioning BPR-BPRS ditengah masyarakat.
“Hal tersebut dikarenakan nama perekonomian lebih luas untuk memperkuat peran intermediasi dari BPR-BPRS dan juga branding perekonomian jauh lebih menjual dibandingkan perkreditan,” terangnya.
Ia menambahkan, dari sisi bisnis, perluasan dan fungsi peran BPR-BPRS sebagai lembaga intermediasi dengan dibuka kesempatan implementasi penerapan layanan serta produk berbasis teknologi informasi.
Hal ini, kata dia, tentu peluang yang harus dioptimalkan oleh industri BPR/BPRS.
“Hal lainnya adalah industri BPR-BPRS didorong untuk melakukan ekspansi ke Pasar Modal berupa go public, yang tentunya akan mendatangkan dana segar yang murah serta meningkatkan kepercayaan industri di mata investor,” tambahnya.
Direktur BPD Bank Bahteramas Konawe ini juga menyebut, momentum dan peluang P2SK dioptimalkan untuk meningkatkan dan memperkuat daya saing industri.
Sehingga pihaknya secara bersama-sama harus menjadi pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan berkontribusi secara optimal dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Momen penting dalam acara Rakernas ini adalah penandatanganan Nota Kesepahaman antara Perbarindo dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Kerjasama ini nantinya akan lebih memperluas daya dukung kedua belah pihak terhadap program-program yang dimiliki oleh LPS, Perbarindo maupun anggota Perbarindo.
Hal yang penting dan strategis lainnya adalah launching Identitas Kependudukan Digital (IKD) serta dilanjutkan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Direktorat Dukcapil dengan Perbarindo dan antara Direktorat Dukcapil dengan 8 BPR untuk layanan IKD.
Identitas Kependudukan Digital adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan Dokumen Kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui smartphone yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan.
Hadirnya IKD tentu dinilai akan mempermudah bagi industri dalam mengidentifikasi nasabahnya.
Ahmat menegaskan, Perbarindo berkomitmen untuk terus berupaya membawa BPR-BPRS naik kelas, sesuai yang telah tercantum dalam Program Kerja Perbarindo Tahun 2022-2026.
Program tersebut antara lain dalam pengembangan digitalisasi BPR-BPRS, memperkuat branding BPR-BPRS, mengoptimalkan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak.
Melakukan pengembangan SDM dengan menuntaskan penyusunan modul untuk sertifikasi Staf Supervisor dan Pelaksana.
Sehingga akan mempermudah BPR-BPRS untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan dan wawasan.
“Kami berharap seluruh program tersebut mendapatkan dukungan dari seluruh pelaku industri maupun pemerintah daerah,” pungkasnya.
Laporan: Insankita.com
