INSANKITA.COM, KONAWE – Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Konawe jelaskan kondisi dana reguler percepatan pembangunan APBD 2024 dan dana Corporate Social Responsibiliti (CSR), Selasa (2/7/2024).
Penjelasan ini disampaikan Asisten III Sekretariat Daerah Konawe, Ir Burhan dan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Konawe, Adnan kepada Himpunan Aktivis Muda Konawe yang mempertanyakan soal kedua dana tersebut.
Terkait dana CSR, Burhan mengungkapkan, sepengetahuan dirinya apapun jenis anggaran yang masuk harus melalui APBD.
“Tidak ada lagi dana yang diselip-selipkan, tidak ada lagi yang disembunyikan. Hanya masalah CSR ini kita tidak tahu perusahaan-perusahaan mana yang sudah melakukan kewajibannya atau tidak,” ungkap Burhan.
Menurut dia, kewajiban CSR tidak terbatas pada uang semata.
Perbaikan jalan, rumah ibadah dan fasilitas kesehatan pun merupakan bagian kewajiban CSR.
Ditempat yang sama, Kepala UKPBJ Konawe, Adnan menyebut, kegiatan paket pengadaan barang dan jasa sejak Januari pihaknya telah melakukan pemilihan penyedia.
Di mana, paket yang masuk dalam Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah paket tender.
Sedangkan paket non tender dengan anggaran dibawah Rp200 juta ada dan bisa di cek di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Yang di ULP itu paket yang ditenderkan nilainya diatas Rp200 juta untuk pengadaan barang dan jasa konstruksi. Untuk yang sifatnya perencanaan dan pengawasan itu diatas Rp100 juta yang kami proses,” ujarnya.
Lanjut Adnan, total paket yang telah dilaksanakan sebanyak 53 paket, 15 diantaranya dalam proses, 38 paket lainnya sudah dalam proses pengerjaan.
Ia mencontohkan, salah satu paket pekerjaan yang dalam pengerjaan adalah di Dinas Kesehatan Konawe.
“Itu proyek strategis daerah yang nilainya Rp8 miliar, ada yang Rp3 miliar juga disana jadi kegiatan ini sudah jalan sejak bulan Januari,” jelasnya.
Ir Burhan juga kembali menegaskan, pelaksanaan proyek-proyek ini juga dilakukan secara transparan.
Bahkan, kata dia, daftar pelaksanaan anggaran (DPA) SKPD dapat dilihat melalui SIRUP.
Terkait adanya kekhawatiran dari Himpunan Aktivis Muda Konawe dengan proyek-proyek baru yang tidak selesai, Burhan menyebut, hal itu dibuktikan saat pembahasan di DPRD.
“Nanti kita buktikan nanti, saya sendiri masuk tim TAPD, selalu transparan apalagi sekarang SIPD dikendalikan oleh pusat kita merubah saja satu item kelihatan,” pungkasnya. (*)
