INSANKITA.COM, KONAWE – Pemerintah Kabupaten Konawe terus mematangkan kesiapan operasional Mal Pelayanan Publik (MPP). Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Konawe, Muh. Palaiman, menegaskan seluruh sarana dan prasarana layanan di MPP kini telah disiapkan, tinggal menunggu kesiapan masing-masing OPD untuk mengisi gerai pelayanan.
Palaiman mengatakan, pihaknya telah melakukan rapat internal bersama seluruh bidang, khususnya bidang layanan, guna memastikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dapat segera memberikan pelayanan di MPP.
“Prinsipnya bagaimana semua OPD masuk mengisi gerai yang sudah disiapkan. Satu-satunya cara adalah menyiapkan seluruh sarananya terlebih dahulu, dan itu sudah kami lakukan,” ujar Palaiman pada Selasa (3/2/2026)
Ia menjelaskan, kendala yang sebelumnya disampaikan OPD hanya terkait jaringan internet. Namun saat ini, permasalahan tersebut telah diantisipasi dengan penambahan kapasitas jaringan hingga 100 Mbps, serta dukungan fasilitas ruangan yang memadai.
Selain jaringan, setiap gerai juga telah dilengkapi dengan layar informasi layanan, sistem nomor antrean, serta komputer dan PC untuk petugas. Fasilitas tersebut dihadirkan guna mempermudah OPD dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
“Artinya, dari sisi sarana dan prasarana sudah siap. Sekarang tinggal kesiapan masing-masing OPD. Kalau ada kendala, silakan disampaikan ke kami, supaya kita carikan solusi bersama,” tegasnya.
Palaiman menambahkan, ke depan pihaknya akan kembali menghitung jumlah gerai aktif dan menyesuaikan kapasitas jaringan internet. Jika masih kurang, maka akan dilakukan penambahan kembali.
Untuk menarik minat masyarakat datang ke MPP, DPMPTSP juga akan terus melakukan promosi dan sosialisasi. Menurutnya, MPP hadir untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan layanan publik dalam satu tempat.
“Semua layanan yang dibutuhkan masyarakat ada di MPP. Sekarang ini juga sudah banyak instansi yang tertarik masuk, termasuk Kantor Imigrasi yang siap memberikan layanan keimigrasian,” ungkapnya.
Selain itu, pihaknya juga membuka peluang bagi instansi vertikal lain, termasuk layanan informasi haji, menyesuaikan dengan pemisahan kelembagaan di tingkat kementerian.
Sejak Januari 2026, pelayanan di MPP sejatinya sudah mulai dimaksimalkan. Beberapa OPD telah aktif memberikan layanan, dan diharapkan seluruh OPD serta instansi vertikal yang memiliki layanan publik segera bergabung.
“Konsepnya satu pintu, satu atap. Di kantor OPD cukup menyusun program, juklak dan juknis. Pelayanan harus terpusat di MPP agar transparan dan tidak ada sekat-sekat,” jelasnya.
Sebagai bentuk pengawasan, MPP juga dilengkapi dengan CCTV untuk memantau aktivitas pelayanan. Rekaman tersebut dievaluasi secara rutin guna memastikan pelayanan berjalan sesuai standar, ramah, dan bebas dari praktik yang tidak semestinya.
“Kami ingin memastikan asas transparansi benar-benar berjalan. Setiap kekurangan bisa langsung kami evaluasi,” katanya.
Palaiman menegaskan, MPP Konawe mengusung inovasi pelayanan “CERMAT”, yakni Cepat, Efektif, Ramah, Akuntabel, dan Transparan, sebagai motor utama dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.
Laporan : Atzhar Tabara
