INSANKITA.COM, KONAWE – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Drs. Akhmad Wiyagus, S.I.K., M.Si., M.M. membuka Temu Karya Nasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2026 di halaman Kantor Bupati Konawe, Rabu (10/6/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Wamendagri memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Konawe yang dinilai berhasil memanfaatkan berbagai program strategis nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, kemampuan pemerintah daerah dalam membaca peluang program nasional menjadi kunci penting di tengah kondisi dunia yang saat ini masih diliputi berbagai ketidakpastian akibat dinamika geopolitik global.
“Kita mengharapkan seluruh pimpinan daerah, mulai dari provinsi hingga desa, memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang dibutuhkan daerah masing-masing,” ujar Akhmad Wiyagus.
Ia menilai Konawe menjadi salah satu daerah yang mampu menerjemahkan program pemerintah pusat menjadi manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal itu terlihat dari kontribusi daerah tersebut terhadap program ketahanan pangan nasional. Dengan luas sawah yang mencapai hampir 40 ribu hektare, Konawe menjadi salah satu daerah penopang produksi beras nasional.
“Saat ini stok beras Bulog mencapai sekitar 5 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Salah satu kontribusinya berasal dari Kabupaten Konawe. Karena itu masyarakat Konawe patut berbangga,” katanya.
Selain sektor pertanian, Wamendagri juga melihat potensi besar Konawe di bidang perikanan dan kelautan yang dapat dioptimalkan melalui berbagai program nasional, seperti Kampung Nelayan Merah Putih dan Koperasi Merah Putih.
Menurutnya, program tersebut tidak hanya meningkatkan kesejahteraan nelayan, tetapi juga membantu memutus ketergantungan terhadap tengkulak sekaligus mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia mengungkapkan, berdasarkan laporan yang diterimanya dari Bupati Konawe, pelaksanaan MBG di daerah itu telah menggerakkan ekosistem ekonomi lokal.
“Artinya pimpinan daerah di Konawe cerdas dalam memanfaatkan program strategis nasional yang saat ini terus digulirkan pemerintah,” ujarnya.
Dalam sambutannya, Wamendagri juga mengingatkan seluruh pemerintah daerah agar tetap fokus mendukung visi Indonesia Emas 2045 melalui pelaksanaan delapan Asta Cita yang menjadi arah pembangunan nasional.
Menurutnya, desa memiliki posisi yang sangat penting dalam mewujudkan target tersebut.
“Tidak ada satu pun Asta Cita yang tidak berkaitan dengan desa, karena semua berawal dari desa,” tegasnya.
Ia menambahkan, Asta Cita tidak cukup hanya dipahami, tetapi harus diimplementasikan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Terkait pelaksanaan Temu Karya Nasional, Wamendagri menyebut kegiatan tersebut sejalan dengan Asta Cita ketiga, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi serta pengentasan kemiskinan.
Ia menilai forum tersebut menjadi wadah strategis untuk memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemerintah desa di seluruh Indonesia.
Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi ruang berbagi pengalaman dan praktik terbaik antardesa.
“Kita tidak perlu malu belajar dari desa yang sudah berhasil. Forum ini menjadi kesempatan untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman,” katanya.
Di akhir sambutannya, Wamendagri menegaskan komitmen Kementerian Dalam Negeri untuk terus mendukung pemerintah daerah melalui pendampingan dan fasilitasi berbagai program pembangunan.
Menurutnya, sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah akan memastikan seluruh program pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Jika kedua fungsi ini berjalan selaras, maka cita-cita pembangunan akan terwujud dengan baik dan kapasitas aparatur desa akan terus meningkat secara berkelanjutan,” pungkasnya.
Laporan: Atzhar Tabara
