INSANKITA.COM, JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Konawe mencatat prestasi ekonomi yang luar biasa dengan pertumbuhan ekonomi triwulan II tahun 2026 mencapai 14,94 persen (y-on-y). Capaian ini menempatkan Konawe pada peringkat ke-4 secara nasional untuk pertumbuhan ekonomi tertinggi, sekaligus menjadi yang terbaik di Provinsi Sulawesi Tenggara.
Bupati Konawe, H. Yusran Akbar, ST, menyatakan bahwa angka ini adalah bukti nyata keberhasilan kebijakan dan kerja keras semua pihak dalam menggerakkan perekonomian daerah. Pernyataan tersebut disampaikan saat dihubungi awak media di Jakarta, Senin (7/9/2026).
Peringkat Ke-4 Nasional, Tertinggi di Sultra
Berdasarkan data yang dirilis dari Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Rilis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Triwulan II Tahun 2026 tersebut, Kabupaten Konawe mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 14,94%, berada di posisi keempat nasional di bawah Kabupaten Sumbawa Barat (28,34%), Kabupaten Halmahera Tengah (23,53%), dan Kabupaten Halmahera Selatan (16,36%).
“Kami sangat bersyukur atas capaian ini. Konawe kini berada di jajaran daerah dengan pertumbuhan ekonomi membaik di Indonesia. Ini adalah hasil kolaborasi dan sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan seluruh masyarakat,” ujar Bupati Yusran di Jakarta.
Capaian ini menjadikan Konawe sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara, jauh melampaui rata-rata provinsi.
Bupati Yusran menambahkan bahwa keberhasilan ini merupakan salah satu rangkaian dari pelaksanaan 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terus digenjot Pemerintah Kabupaten Konawe.
“Keberhasilan ekonomi ini tidak terlepas dari upaya kami dalam memastikan pelayanan dasar kepada masyarakat berjalan optimal. Kami terus menggenjot enam SPM sebagai fondasi pembangunan yang berkeadilan,” pungkas Bupati Yusran.
Inflasi Terkendali, PAD Meningkat
Selain pertumbuhan ekonomi yang tinggi, Kabupaten Konawe juga berhasil menekan angka inflasi menjadi yang terendah di Sulawesi Tenggara. Pada Juli 2026, inflasi tahunan (year-on-year) Konawe tercatat sebesar 1,49 persen, jauh di bawah rata-rata provinsi yang mencapai 3,43 persen.
“Kami tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga memastikan stabilitas harga dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Keberhasilan mengendalikan inflasi menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” jelas Bupati Yusran.
Capaian ini juga berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hingga semester pertama 2026, realisasi penerimaan pajak restoran mencapai 88,2 persen dari target, yang menunjukkan aktivitas ekonomi dan UMKM di Konawe terus bergerak dinamis.
Perbandingan dengan Daerah Lain
Data yang dirilis juga menunjukkan disparitas pertumbuhan ekonomi yang cukup lebar antar daerah di Indonesia. Beberapa wilayah mencatatkan pertumbuhan yang sangat tinggi, sementara beberapa lainnya mengalami kontraksi.
10 Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi Q2 2026:
Peringkat Kabupaten/Kota Pertumbuhan (y-on-y)
1 Kab. Sumbawa Barat 28,34%
2 Kab. Halmahera Tengah 23,53%
3 Kab. Halmahera Selatan 16,36%
4 Kab. Konawe 14,94%
5 Kab. Halmahera Barat 12,73%
6 Kab. Pohuwato 12,61%
7 Kab. Maluku Barat Daya 11,91%
8 Kab. Halmahera Utara 11,05%
9 Kab. Bulungan 10,62%
10 Kab. Paser 10,28%
Keberhasilan Konawe berada di tengah dinamika nasional, di mana secara keseluruhan ekonomi Indonesia triwulan II 2026 tumbuh 5,29% (y-on-y). Data juga menunjukkan bahwa dari 546 kabupaten/kota yang tercatat, 201 daerah berhasil tumbuh di atas rata-rata nasional.
10 Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi Terendah Q2 2026:
Peringkat Kabupaten/Kota Pertumbuhan (y-on-y)
1 Kab. Mimika -19,39%
2 Kab. Bojonegoro -3,66%
3 Kab. Murung Raya -2,80%
4 Kab. Morowali Utara -1,52%
5 Kab. Barito Timur -1,04%
6 Kab. Bontang -0,88%
7 Kab. Cilacap -0,27%
8 Kab. Bantaeng -0,07%
9 Kab. Kalimantan -0,36%
10 Kab. Toba -0,40%
Komitmen Berkelanjutan
Bupati Yusran menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus bersinergi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri, untuk mengawal pelaksanaan program-program strategis di Konawe. Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri yang menekankan perlunya pemantauan, pengawalan, dan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Tim Pemantauan, Pengawalan, dan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah tidak boleh menjadi tim administratif. Setiap hambatan yang bisa diselesaikan pemerintah harus benar-benar diselesaikan. Kami di Konawe berkomitmen untuk terus bekerja keras dan berinovasi,” pungkas Bupati Yusran.
Laporan: Atzhar Tabara
