INSANKITA.COM, KENDARI – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sulawesi Tenggara (Sultra) mendesak Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, untuk segera mencopot Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sultra. Desakan ini dilatarbelakangi oleh maraknya kebocoran pajak kendaraan tambang yang dinilai merugikan pendapatan daerah secara signifikan.
Formateur Ketua Umum Badko HMI Sultra, Ujang Hermawan, menyebutkan bahwa sektor pertambangan, khususnya tambang nikel, merupakan titik rawan kebocoran penerimaan pajak. Ia menyoroti masih banyaknya kendaraan tambang yang beroperasi tanpa pelat nomor resmi dan tidak membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
“Potensi kerugian pendapatan daerah dalam jumlah besar di Bumi Anoa menjadi ironi yang tak terbantahkan. Persoalan utamanya adalah lemahnya sistem kontrol dan pengawasan dari instansi terkait, khususnya Bapenda,” tegas Ujang, Jumat (24/7/2025).
Ia juga menyoroti kurangnya data valid mengenai jumlah kendaraan tambang ilegal yang beroperasi di wilayah konsesi. Hal ini dinilai sebagai bentuk kelalaian Bapenda dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Pernyataan Ujang selaras dengan pernyataan Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, yang sebelumnya mengungkapkan bahwa meskipun Sultra memiliki potensi hingga 90 juta metrik ton ore nikel per tahun, provinsi ini masih berada di posisi kedua terbawah dalam hal kemandirian fiskal.
“Bukan karena tidak ada uang, tapi karena tidak dibayarkan ke daerah,” ujar Gubernur saat itu, dikutip dari media beberapa waktu lalu.
Ujang menilai, momentum 100 hari pertama masa kepemimpinan Gubernur harus dijadikan sebagai alarm untuk melakukan pembenahan serius di sektor pendapatan daerah. Ia juga meminta agar kendaraan tambang tanpa Bukti Balik Nama (BBN) dari luar daerah tidak diberikan izin operasi, karena rawan menjadi celah penghindaran pajak dan praktik suap.
“Saya minta Gubernur bekerja ekstra dan memerintahkan instansi terkait turun langsung ke lapangan guna memastikan penerimaan pajak dari kendaraan tambang dapat ditingkatkan secara optimal,” tambahnya.
Lebih lanjut, Ujang secara tegas mendesak pencopotan Kepala Bapenda Sultra sebagai bentuk komitmen terhadap perbaikan tata kelola birokrasi dan peningkatan pendapatan asli daerah.
“Jika Kepala Bapenda tidak mampu bekerja maksimal, sebaiknya segera dicopot. Ini penting demi menjaga wibawa kepemimpinan dan keberhasilan pembangunan daerah,” pungkasnya. (Rls)
Laporan: Redaksi
