INSANKITA.COM, JAKARTA-Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Sujono Djojohadikusumo berharap agar SMSI (Serikat Media Siber Indonesia) bisa menjaga Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Apalagi mengingat fungsi wartawan yang salah satunya menjadi pengawal budaya Indonesia.
“Saya mohon dari SMSI tolong membina anggotanya agar bahasa dijaga sebaik-baiknya,” ujar Hashim saat memberikan sambutan pada acara Dialog Nasional yang bertemakan “Optimisme Kaum Termarjinalkan dan Terpinggirkan Bersama Pemerintah yang Baru” di aula Dewan Pers, Sabtu (26/04).
Menurut Hashim, media terutama insan pers merupakan pengawal kelestarian Budaya Indonesia. “Wartawan Indonesia adalah custodian, pengawal dari budaya Indonesia termasuk bahasa Indonesia dan itu tanggung jawab, ada hak dan kewajiban berbahasa masing-masing,” ujarnya.
Hashim mengungkapkan tugas pers dalam menjaga Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Nasional tidaklah ringan. Apalagi, adanya ancaman degradasi bahasa. “Bagaimna kita bisa memelihara bahasa nasional Indonesia, dengan murni, baku, dengan tata bahasa yang begitu bagus. Dan bagaimana kita bisa mencegah degradasi bahasa. Saya sudah ke 45 negara, saya melihat pentingnya bahasa pemersatu bangsa,” katanya,
Bahasa Indonesia, kata Hashim, merupakan salah satu aset bangsa yang luar bisa nilianya. “Kita bertanggung jawab untuk menjaga kemurnian bahasa kita, keutuhan bahasa kita, ini adalah aset bangsa.”
Masalah nasionalisme sebelumnya juga diungkapkan Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMS) Firdaus. Dalam sambutannya, Firdaus mengungkapkan latar belakang pendirian SMSI sebagai portal NKRI.
“Kegelisahan media-media kecil yang ada di seluruh Indonesia akan masa depan pers Indonesia, kalau tidak asing akan mengusai indonesia hingga ke daerah biarlah mainstream menguasai Jakarta, akhirnya kita membentuk SMSI sebagai portal NKRI,” kata Firdaus.
Sementara itu, tema yang berisi tentang daerah kepulauan dan daerah terpencil juga dibahas oleh salah satu narasum, Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabbagalet. Ia memaparkan sejumlah kondisi real para siswa SD hingga SMA di daerah yang dipimpinnnya yang cukup memprihatinkan.
“Optimisme untuk memperjuangkan daerah yang tertinggal. Karena kita dak sampai ke dewan ke DPRD dak sampai, lewat ini bisa sampai,” katanya Yudas yang menyambut baik adanya Dialog Nasional yang digagas SMSI dan bekerjasama dengan Vox Point.
Yudas juga ingin mengusulkan kepada Menteri Pendidikan Pemerintahan Baru nantinya agar kewenangan SMA SMK tidak menjadi tanggung jawap Gubernur tetap cukup Bupati saja. “Karena daerah kami daerah kepulauan yang terpencil, jadi untuk koordinasi pihak sekolah dan Gubernur pun bersamalah,” ujarnya.
Ketua Vox Point Indonesia Yohanes Handojo Budhisedjati mengungkapkan pihaknya sengaja mengadakan Dialog bersama SMSI dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Vox Point. “Kita ingin mengetaui apa masalah-masalah yang ada dalam masyarakat, ternyata ada banyak hal yang harus menjadi perhatian pemerintah,” katanya.
Menurut Handojo, pihaknya akan tetap mengawal program-program pemerintah. Meskipun demikian pihaknya juga tetap akan membuka hati pemerintah tentang kenyataan yang ada di masyarakat Indonesia saat ini. “Dengan adanya kader-kader kita di pemerintahan, kita jadi mengetahui apa saja permasalahan yang ada di masyarakat. Kita tetap akan mengawal program pemerintah, tetapi kita juga ingin menunjukkan kenyataan yang ada.”
Karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk bisa berbicara. “Masyarakat ayo berbicara. Dan saya berharap agar pemerintah bisa menjawab permasalahan yang ada di masyarat.”
